Kontras: Radikalisasi Akibat Negara Absen

Dwi Afrilianti - Okezone

Kamis, 30 Juni 2011 16:59 wib

JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mensinyalir konflik-konflik radikal berdampak besar yang terjadi di lingkup nasional Indonesia merupakan akibat dari ketidakhadiran negara.

"Negara selama ini tidak hadir menengahi konflik-konflik bernuansa radikal, hadirnya ya hanya kayak pidato-pidato, enggak ada wibawa," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar, dalam diskusi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (30/6/2011).

Haris menilai, negara tidak benar-benar hadir memfungsikan otoritasnya untuk menengahi konflik dalam masyarakat. Akibatnya, dapat dilihat dalam contoh nyata konflik-konflik di Ambon, Poso, atau Sampit yang meluas. Bahkan tidak jelas siapa yang memulai, ibarat telor dan ayam. "Akhirnya yang tertinggal hanya sakit hati dan keinginan membalas," katanya.

Sementara itu Staf Ahli Sosbud Kapolri Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan, penanganan gerakan radikal di Indonesia bukan hanya menjadi tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Masalah ini merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, yang secara langsung pula merasakan dampaknya.  "Kami ini jadi ibarat pemadam kebakaran, terjadi baru kita menindak. Padahal kalau bersatu padu, gerakan radikal bisa diantisipasi," ujarnya.

Saud mengakui, dalam menangani kasus-kasus radikal, kewenangan Polri hanya sebatas jika ada pelanggaran hukum. Sehingga, sebelum itu terjadi, pihaknya mengharapkan elemen-elemen lainnya di masyarakat dapat bertindak.
(ram)

MEDIA SAFETY, JURNALIS DI DAERAH BENCANA/KONFLIK

MEDIA SAFETY, JURNALIS DI DAERAH BENCANA/KONFLIK - Utamakan Kemanusiaan, Kecepatan Berita Nomor 2

Sunday, 24 July 2011

Ketatnya persaingan industri media massa saat ini,terutama dalam pemberitaan,sering kali membuat jurnalis mengesampingkan keselamatan dirinya ketika melakukan peliputan. Perusahaan pers di Indonesia pun cenderung masih menomorduakan perlindungan bagi para jurnalisnya yang bertugas di lapangan. Keinginan untuk eksklusif dan secepatnya memberitakan suatu peristiwa di atas segalanya sehingga terkadang mengesampingkan faktor keselamatan. Salah satu risiko keselamatan terbesar yang dihadapi para jurnalis adalah saat ditugasi meliput di daerah konflik dan daerah bencana. Sayangnya,hanya sebagian kecil perusahaan media yang membekali para jurnalisnya dengan pelatihan dan pengetahuan bagaimana meliput di daerah konflik dan bencana. Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla,di daerah konflik, keleluasaan jurnalis dalam konteks situasi sama dengan tim Palang Merah atau medis, yakni bisa mobileke mana saja secara netral. Hal ini dilindungi hukum humaniter, yakni hukum konflik bersenjata atau hukum perang. Demikian pula di daerah bencana. Sayangnya,hanya segelintir jurnalis memahami code of conduct yang berlaku di daerah bencana dan hukum humaniter yang berlaku di wilayah perang atau konflik. ”Padahal selalu ada garis panduan apa yang boleh dilakukan,apa yang tidak boleh,apa hak dan kewajiban. Tujuannya adalah demi keselamatan jurnalis sendiri,” ujar Kalla saat membuka program media safety bagi jurnalis,pelatihan hukum humaniter internasional, dan pertolongan pertama kemarin di Jakarta. Pelatihan yang diikuti 25 jurnalis senior dari berbagai media ini digelar intensif selama dua hari, Sabtu–Minggu (22–23/7). Dalam pelaksanaan dan pematerian,PMI didukung Dewan Pers dan Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross). Kalla menjelaskan,dalam pelatihan ini,para jurnalis akan mendapatkan pematerian sekaligus berdiskusi mengenai bagaimana menyikapi berbagai situasi yang sangat mungkin dihadapi saat berada di daerah konflik atau bencana. ”Isu-isu yang sering mengemuka adalah bagaimana jurnalis menyelamatkan dirinya ketika muncul situasi tak terduga. Lalu apakah jurnalis mengutamakan peliputan atau memberi pertolongan pertama kepada korban yang ditemuinya,”kata Kalla. Lebih dari itu,lanjut Kalla, dalam peliputan dan pemberitaannya tentang konflik,jurnalis atau media harus selalu mengutamakan visi menghentikan atau meredam konflik,bukan memperuncingnya.Demikian pula dalam pemberitaan bencana,peran jurnalis adalah untuk mengefektifkan kegiatan penanggulangan bencana. Semua itu untuk mengurangi penderitaan para korban. ”Jadi liputan konflik atau bencana adalah kesaksian tentang kemanusiaan.Bukan sekadar tentang angka. Kesaksian jurnalis harus bisa membantu para korban berjuang menghadapi penderitaan dan ketidakadilan, ”kata Kalla. Dalam konteks peliputan bencana atau konflik, persaingan media tidak semata dalam hal kecepatan atau eksklusif,tapi juga kemanusiaan,keselamatan, dan keberimbangan.Dalam meliput bencana atau konflik, jurnalis harus selalu mempertimbangkan risiko bagi dirinya dan dampak terhadap masyarakat. Sementara itu,Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti mengingatkan agar perusahaan media tidak menerjunkan jurnalis yang belum menjalani pembekalan media safety ke daerah konflik atau bencana.Ini demi keselamatan si jurnalis sendiri.● ARMYDIAN KURNIAWAN Jakarta (Seputar Indonesia)

 

 

Polres Bogor Intensifkan Penanganan Konflik di Masyarakat

Selasa, 26/07/2011 21:52 WIB
Polres Bogor Intensifkan Penanganan Konflik di Masyarakat 
E Mei Amelia R - detikNews

 

Jakarta - Peran Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dirasakan sangat penting di tengah situasi kerawanan gangguan ketertiban masyarakat saat ini. Guna lebih mendekatkan dengan masyarakat, fungsi Babinkamtibmas kini diawaki oleh seorang perwira berpangkat AKP.

"Tugas utama dari perwira ini untuk menyelesaikan permasalahan sedini mungkin, baik preemtif maupun preventif terhadap potensi konflik di masyarakat" ujar Kapolda Jawa Barat Irjen Putut Bayu Ekoseno di Mapolres Bogor Kota, Selasa (26/7/2011).

Program Polri terbaru ini dinamai Bhayangkara Babinkamtibmas. Program tersebut merupakan pilot project. Program ini ke depannya akan diterapkan di Polres lain hingga ke tingkat Polsek.

"Dengan adanya perwira Babinkamtimbas yang memiliki anggota dari berbagai kesatuan diharapkan mampu mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatasi konflik horisontal sejak dini," jelasnya.

Ia melanjutkan, peran dan fungsi anggota Babinkamtibmas di masing-masing wilayah akan lebih dioptimalkan. Perwira bersama anggota Babinkamtibmas ini akan turun langsung di tengah masyarakat untuk membantu memecahkan persoalan warga.

"Sehingga, setiap persoalan tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum, tapi lewat mediasi dan pendekatan petugas dengan masyarakat," ujar jenderal bintang dua itu.

Peluncuran program itu dihadiri Direktur Bimmas Mabes Polri Brigjen M Iriawan.
Dalam kesempatan itu pula, Putut juga meresmikan operasional mobil perwira Babinkamtibmas yang dilengkapi berbagai peralatan yang menunjang operasional di lapangan.

"Dalam mobil ini lengkap, isinya mulai dari kotak obat, garis polisi hingga laptop serta alat komunikasi," katanya.

Sementara itu, Kapolres Bogor Kota, AKBP Hilman mengatakan setiap tim Bhayangkara Babinkamtibmas terdiri dari 7 orang (2 perwira dan 5 bintara).

"Tim ini diawaki oleh dua orang perwira," kata Hilman.

Guna mendukung fungsi Bhayangkara Babinkamtimbas ini, dilengkapi sebuah posko yang diberi nama 'Saung Bhayangkara'. Posko tersebut ditempatkan di Kelurahan Kebon Kalapa.

"Kenapa di situ, karena di situ daerah paling rawa gangguan kamtibmas dan kriminalitas. Ke depan akan dibangun di lokasi lain," kata Hilman.

Adapun, kegiatan Bhayangkara Babinkamtibmas ini diantaranya penyuluhan, konsultasi hingga mediasi. Nantinya, tim Bhayangkara Babinkamtibmas ini akan terjun dan berbaur langsung dengan masyarakat.

"Sehingga kita bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat," ujar Hilman.

Hilman menuturkan, pola pendekatan ini dinilai lebih efektif. Dengan berbaurnya polisi bersama masyarakat, gangguan keamanan dan ketertiban sekecil apa pun dapat terdeteksi secara dini.

"Sehingga kehadiran polisi ini diharapkan mereka dan agar mereka menganggap kita menjadi mitranya," katanya.

Dengan pola pendekatan seperti itu, ia berharap masyarakat tidak segan-segan lagi untuk memberikan infromasi yang ada terhadap polisi.

"Tujuannya, polisi bersama masyarakat untuk menciptakan keamanan masyarakat," kata dia.

Hilman mengatakan, pola pendekatan tersebut dinilai sangat perlu untuk menghadapi suatu komunitas tertentu. "Dalam komunitas tertentu dibutuhkan suatu kemampuan dalam hal mendekati masyarakat tersebut, sehingga diturunkan perwira ini untuk berkomunikasi dengan masyarakat," tuturnya.

(mei/ndr)

Dua Penyebab Utama Konflik Palestina – Israel Tak Pernah Berakhir

Konflik Palestina – Israel yang berlangsung sejak tahun 1948 hingga kini seperti tidak akan pernah bisa diakhiri. Penyerangan-penyerangan di antara kedua belah pihak selalu akan terjadi. Pihak Israel beralasan mempertahankan diri dari serangan pejuang Palestina dan tentara Hamas, sedang pihak Palestina mengadakan perlawanan karena merasa wilayahnya semakin menyempit direbut rezim zionis dengan pendudukan bersenjata maupun mendirikan pemukiman-pemukiman yahudi dengan cara merampas tanah rakyat Palestina.
Masyarakat dunia khususnya negara-negara Arab yang semula memihak bangsa Palestina dan berperang dengan Israel untuk membela hak-hak bangsa Palestina yang dijajah, akhirnya lebih banyak berdiam diri. Terutama sejak berdirinya negara Palestina secara resmi pada tanggal 15 Nopember 1988, dukungan negara Arab semakin melemah terhadap perjuangan bangsa Palestina menghadapi rezim zionis yang didukung mutlak oleh Amerika Serikat (AS). Sepertinya negara-negara Arab melihat Palestina bukan lagi sebagai bangsa yang lemah yang harus didukung sepenuhnya oleh sesama bangsa Arab, tapi sudah sebagai negara yang berdaulat dan mempunyai kekuatan sendiri. Atau karena ada kepentingan politik dan ekonomi sehingga rasa persaudaraan kearaban dan keislaman di antara bangsa-bangsa arab meluntur.
Kebingungan kaum Muslimin dan masyarakat dunia akan nasib rakyat Palestina selanjutnya dan kapan konflik mereka dengan pemerintah Israel akan berakhir adalah pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban memilukan. Kalau dilihat dari sepak terjang rezim zionis, maka jawabannya adalah sampai seluruh tanah Palestina habis dikuasai oleh mereka dan sebagian bangsa Palestina yang tersisa mau menjadi rakyat jajahan, bangsa kelas dua atau bahkan menjadi budak. Sedangkan bila dilihat dari semangat perjuangan bangsa Palestina melawan rezim zionis, maka jawabannya adalah sampai titik darah penghabisan dari para pejuang, mujahid mereka yang membela tanah air dan keberadaan mereka sebagai bangsa merdeka dan berdaulat di tanah sendiri.
Apabila diringkas ada dua penyebab terkatung-katungnya penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel, yakni:
1.  Perbedaan yang menonjol dan prinsip berupa pengakuan akan keberadaan kedua negara dan bangsa tersebut di mata mereka sendiri khususnya, dan di mata negara-negara lain di dunia termasuk Amerika Serikat yang sampai saat ini masih berpihak kepada pemerintah Israel.
2. Kedudukan kota Jerusalem dengan mesjid Alaqsanya sebagai tempat ibadah dan bersejarah bagi kedua bangsa yang secara umum berbeda agama tersebut.
Dunia arab dan dunia Islam memandang bangsa Palestina adalah pemilik sah tanah air mereka. Sedangkan bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak memiliki tanah air dan menolak serta keluar dari tanah perjanjian (Holy Land) yang dijanjikan Tuhan sesuai dengan berita di kitab suci.
Kedaulatan bangsa Palestina dengan berdirinya negara Palestina merdeka yang diproklamirkan di Aljazair ternyata tidak sepenuhnya diakui oleh Israel. Israel menganggap Jerusalem dan Gaza sebagai bagian dari tanah perjanjian seperti yang disebutkan di dalam kitab suci mereka, yang masih dikuasai oleh bangsa Palestina. Inilah alasan kenapa bangsa Yahudi dengan semangat zionismenya lebih memilih tanah Palestina sebagai tempat untuk mendirikan negara.
Amerika Serikat sendiri masih menerapkan standar ganda dalam hal ini. Sebagai anggota dewan keamanan PBB mengakui legalitas negara Palestina, namun di sisi lain membantu Israel secara politik, militer dan ekonomi untuk menguasai Palestina.
Dunia arab dan Islam menganggap berdirinya negara Israel adalah bentuk dari pemaksaan atas keberadaan orang-orang Yahudi di tanah Palestina. Bagi bangsa Palestina rezim zionis Israel dan bangsa Yahudinya adalah penjajah yang mendatangi dan ingin merebut tanah air mereka, bukan sebuah negara tetangga yang sedang bertengkar dengan mereka. Bagi para pejuang Palestina peperangan yang mereka lakukan adalah sebuah perjuangan heroik mempertahankan keberadaan tanah air dan bangsanya, persis seperti pejuangan kita memerdekan diri dari penjajah Belanda dan Jepang.
Memang benar perang antara Palestina dan Israel bukan perang agama, tetapi tidak bisa dilepaskan dari sebab-sebab pemikiran keagamaan yang berasal dari kitab suci. Alasan utama mereka berperang adalah memperebutkan tanah air, termasuk juga daerah Jerusalem yang merupakan tempat suci bagi tiga agama samawi di dunia, di mana di sana berdiri mesjid Alaqsa (Alharam alqudsi ashsharif) yang dijadikan tempat ibadah umat Islam atau disebut juga sebagai Bukit Bait Allah (The Temple Mount / Har ha-Bayit) bagi umat Yahudi dan Nasrani. Dan terkenal dengan dinding ratapan (The Western Wall/The Wailing wall/Ha Kotel Ha Ma’aravi) yang terletak di sebelah barat masjid Alaqsa sebagai tempat ibadah umat Yahudi, atau disebut Alburaq Wall oleh kaum Muslimin.
Perhatikan kegiatan pemerintah Israel yang mengadakan pembongkaran dan penggalian di bagian dinding ratapan yang nota bene bagian dari mesjid Alaqsa. Perhatikan juga kata-kata Theodore Herzl (merupakan pengulangan sumpah tua dari para Talmudis) pada pembukaan Konggres Zionis Dunia di Basel, Swiss pada tahun 1897:

"Jika aku melupakanmu, Oh, Yerusalem, maka tangan kananku ini tidak akan bisa melakukan apa pun".

AS Yakin Peran RI Selesaikan Konflik Kawasan ASEAN

Minggu, 24 Juli 2011 16:16 wib

Konpers bersama Menlu Clinton dan Menlu Natalegawa (Foto: Getty Images)

NUSA DUA - Amerika Serikat (AS) meyakini kepemimpinan Indonesia di ASEAN bisa memainkan peranan penting dalam membantu menyelesaikan persoalan dan konflik di kawasan negara-negara anggota.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan, berbagai persoalan yang terjadi di kawasan ASEAN diantaranya terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi seperti yang terjadi di Myanmar, kamboja dan thailand.

"Kepemimpinan Indonesia memiliki peranan dalam meningkatkan perbaikan HAM dan demokrasi di ASEAN," kata Menlu Hillary didampingi Menlu RI Marty M Natalegawa saat jumpa pers usai pertemuan "Joint Commision Meeting" kedua di Ayodya Resort di Nusa Dua, Bali, Minggu (24/7/2011).

Karena posisinya sangat stretegis itulah akan sangat efektif bagi Indonesia untuk bisa berbagi pengalaman dengan negara anggota lainnya, dalam hal model pengelolaan demokrasi. 

Demikian pula, Hillary berharap Indonesia bisa memainkan peranan dalam membantu penyelesaian konflik Laut China Selatan yang melibatkan China dan sejumlah negara ASEAN.

Setiap terjadi persoalan di ASEAN seperti Laut China Selatan dan Myanmar, pemerintah AS meminta Indonesia untuk membantu penyelesaiannya. "Sekali lagi saya tekankan kepemimpinan Indonesia bisa mengangani setiap masalah di kawasan ASEAN," tegas Hillary yang hadir di Bali untuk menghadiri ASEAN Regional Forum (ARF) Ke-18.

Khusus terkait Konflik di Laut China Selatan, kata Hillary, pihaknya mempercayakan kepada ASEAN lewat panduan Code Of Conduct (COC) yang telah dihasilkan itu diharapkan bisa membantu solusi konflik yang sudah berlangsung selama lima tahun terakhir ini.

AS memandang penting agar konflik Laut China Selatan segera dituntaskan, mengingat keberadaannya sangat menentukan dan mempengaruhi perdagangan dunia. Bahkan Hillary menyebut sekira 50 persen lalu lintas perdagangan dunia, akan melewati Laut China Selatan.

Pihaknya memastikan tidak memihak kepada negara manapun yang telah mengklaim beberapa area wilayah tersebut, sebaliknya mempercayakan ASEAN untuk menyelesaikannya secara damai.

"Kami berkepentingan untuk melakukan pengawasan di Laut China Selatan," tandas Hillary yang nampak anggun dengan stelan kemeja dan celana biru tua itu.

Amerika tetap mendukung apa yang diadopsi ASEAN lewat COC yang diantaranya sebagai panduan dalam mengatur yang harus disepakati bersama seperti terkait perdagangan, navigasi, hingga lingkungan. 

Hanya saja, Hillary tidak menyinggung secara eksplisit soal pengaturan dalam hal eksplorasi di kawasan yang konon dikenal memiliki sumber daya alam minyak yang melimpah itu. 

(okezone)